Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) telah menggelar rapat untuk membahas tentang Panama Papers bersama dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Rapat tersebut menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan data komplet dari Panama Papers.
Menurut informasi dari situs setkab.go.id dan ksp.go.id yang dikutip detikcom, Rabu (20/4/2016) rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Rapat yang berlangsung kemarin (19/4) siang itu dihadiri pula oleh Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan perwakilan Kemenkeu dan Bank Indonesia.
Pemerintah mencatat sedikitnya ada 899 WNI yang memiliki perusahaan offshore. Data ini terungkap setelah ramai skandal Panama Papers yang menjadi klien dari firma Mossack Fonseca.
Hingga kini memang belum ada sikap resmi dari pemerintah terkait Panama Papers. Pemerintah masih fokus untuk menyusun RUU Tax Amnesty yang kini tengah dibahas DPR.
Pemerintah berharap uang-uang yang dimiliki para pengusaha itu 'pulang kampung' dan menjadi capital inflow untuk pembangunan. Perlu payung hukum agar para pengusaha itu mau membawa uangnya kembali ke tanah air.
"(Panama Papers) baru akan kami bicarakan setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara. Nanti saya akan bicara. Jangan sampai saat ini kasih pernyataan setengah-setengah," kata Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pulau Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).
(bag/tor)
detik.com
0 comments:
Posting Komentar